LSM LITA : Terbentuknya Pusat Informasi Dan Komunikasi Diseluruh Wilayah Pesisir Barat Sebagai Pilot Project

MEMBANGUN PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

LSM - LUMBUNG INFORMASI TEPAT AKURAT ( LITA )

LSM LITA sudah membentuk kader lapangan yang bertugas sebagai penerima dan penyampai informasi Publik serta sebagai sarana Komunikasi timbal balik antara Masyarakat dan Pemerintah, hal ini dilakukan guna menyerap informasi yang akan diaplikasi sebagai aspirasi masyarakat, termasuk menyimpulkan berbagai hal kerangka informasi dimasyarakat guna mengantisipasi terjadinya hal - hal yang tidak diinginkan, terutama secara positif memberikan hal terbaik bagi masyarakat, daerah, bangsa dan negara . 

Kader lapangan akan bekerja sesuai Standar Aturan Lembaga yang dirumuskan secara profesional dengan menterjemahkan Peraturan dan Perundangan yang ada terutama menjunjung tinggi " Undang - undang Nomor : 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik "  Dalam hal baik meminta dan mengetahui atas apapun informasi tetap berpegang teguh atas Undang - undang dimaksud . 

Sebagai pusat informasi, LSM LITA akan mengkondisikan kader yang dibekali dengan alat komunikasi dan pematangan dalam mengantisifasi semua hal terburuk yang akan terjadi serta senantiasa penuh dengan kerahasiaan atas informasi yang ada, sehingga mental pelaksana akan diutamakan untuk bisa bekerja secara profesional dilapangan . *

Selengkapnya »

Pemerintah Pesisir Barat Kembali Mendapat Tanah Hibah

Pesisir Barat KSP, Pemerintah kabpaten pesisir barat kembali mendapat Hibah berupa Tanah dari masyarakat Pesisir Barat, kali ini keberadaan tanah dimaksud berada diwilayah atar puan, yang konon daerah ini merupakan daerah eks lokasi warga bercocok tanam yang sudah lama ditingkalkan . Antusias masyarakat pesisir barat perlu diberi acungan jempol menurut Direktur eksekutif Lumbung Informasi Tepat Akurat , Dwi YuliKaryanto sebab begitu pedulinya masyarakat pesisir barat akan daerah dan kemajuanya . Pj. Bupati Pesisir Barat seharusnya dari awal harus bekerjasama dengan masyarakat setempat dimana sesuai Undang-undang nomor. 22 Tahun 2012, bahwa ibukota dan atau pusat pemerintahan adalah di wilayah Krui dan atau kecamatan pesisir tengah .


Masih menurut Dwi, Keberadaan Krui ingin menjadi sebuah Kabupaten memang sangat diharapkan warga masyarakat, namun sekian lama perjuangan oleh sekelompok tokoh masyarakat selama ini dari tahun 2005 hingga Tahun 2011 belum menampakan hasil perjuangan, padahal konon dana yang diangkut dari kabupaten lampung barat yang bersumber dari APBD lampung barat sudah banyak dan diperkirakan menelan anggaran 3,6 milyad rupiah dan uang ini adalah uang rakyat . Kendala yang dihadapi oleh panitia pemekaran saat itu tidak jelas padahal dana operasional sudah cukup besar dan dianggarkan oleh pemerintah lambar langsung dari APBD , walaupun sesungguhnya hibah sedemikian besar tidaklah layak dikeluarkan oleh pemerintah lambar , karena jelas lambar masuk kategori daerah miskin diindonesia .

Pada kenyataanya dengan dana yang besar kabupaten pesisir barat dibawah nahkoda sejumlah Sarjana Putra krui tidak lahir ungkap Dwi YuliKaryanto dan pada akhirnya menimbulkan banyak masalah serta kesenjangan dimasyarakat krui pesisir barat saat itu . Banyak muncul indikasi bahwa pemekaran tidak didukung oleh pemerintahan induk lampung barat ketika itu , dengan alasan bahwa kabupaten lampung barat masih kategori daerah tertinggal, namun anehnya permainan anggaran sekian besar sanggup dikeluarkan oleh pemerintah lampung barat ketika itu .

Menyangkut adanya kesadaran masyarakat mulai memberikan hibah berupa tanah dimaksud, jelas akan menambah kekayaan atau aset kabupaten pesisir barat dan pemerintah pesisir barat tinggal merencanakan akan dibangun apa dilokasi dimaksud, dan untuk atar puan dan tenumbang sangat cocok untuk lokasi penggemukan sapi dan pembudidayaan tanaman holtikultura berupa singkong dan tanaman coklat imbuh Dwi sebagai tokoh muda yang visioner di pesisir barat .

Kita tetap berupaya masih ada masyarakat yang akan menghibahkan tanahnya terutama diwilayah rawas dan sekitarnya guna pembangunan islamic centre dan stadion olahraga ungkap Dwi , dan ianya yakin bahwa masih banyak peluang ini dikarenakan tanah masih tersedia banyak di wilayah krui atau kabupaten pesisir barat . sehingga kedepan semua rencana pembangunan baik yang direncanakan oleh pemerintah pesisir barat atau program pembangunan pusat dapat diikuti tanpa harus susah mencari lahan .

Dwi yakin kabupaten ini akan maju dan melebihi kabupaten induk, dimana kesiapan potensipun kabupaten pesisir barat lebih kaya dari induk, dimana hamparan laut dengan panjang pandai 210 Km adalah potensi unggulan kabupaten pesisir barat, dimana selama bergabung dengan kabupaten lampung barat belum dikelola secara maksimal . oleh sebab itu masyarakat harus bahu membahu guna memajukan kabupaten pesisir barat dan bersedia berkorban, baik pikiran maupun tenaga, sehingga mari kembali kita kembangkan sistem kegotong royongan seperti yang selama masa silam sudah membudaya diwilayah krui, dan program gotong-roong adalah merupakan program pemerintah dari zaman Orde Baru dikala pemerintahan Suharto, sehingga keak kabupaten pesisir barat akan mampu mendorong secara cepat pengentasan kemiskinan atas masyarakat nya Pungkas Dwi YuliKaryanto . ( Tim KSP )





Pesisir Barat (KSP),

Selengkapnya »

Panwas Kabupaten Lampung Barat Segera Tertibkan Tanda Gambar Caleg

Ketegasan Panwas teruji, bagaimana menertibkan tanda gambar para caleg yang sangat mengganggu keindahan kota, dan sama sekali tidak mendidik masyarakat, sebenarnya masyarakat tidak akan sempat melihat tanda gambar dimaksud, apalagi sedang berkenderaan bermotor .

 Oleh sebabnya selain mengganggu keindahan kota , termasuk ada beberapa tanda gambar yang ditampilkan didepan kantor-kantor pelayanan publik, sehingga jelas-jelas tidak mendidik dan hal ini harus segera ditertibkan oleh panwas kabupaten maupun panwas kecamatan .  Karena jelas bahwa panwas digaji untuk hal- hal seperti ini, sehingga diharapkan panwas bisa bertindak profesional dan acountable didaerah atau wilayah kerjanya . 

Elemen berharap tindakan tegas ini dilakukan tidak memandang siapa caleg dan pilih kasih dan lakukan kerja secara benar sesuai aturan . dan artinya panwas perlu mengingatkan pengurus partai politik disemua tingkatan sesuai dari partai mana caleg tersebut menalonkan diri , dan tidak perlu harus mengirim surat kepada caleg, bagaimana seandainya caleg dimaksud tinggal diluar kota, misalkan caleg DPRRI atau Caleg Propinsi . Sehingga membuat lambat kerja lapangan . Semoga Panwas Bisa bergerak cepat dan sesuai aturan yang ada ;

Selengkapnya »

Jangan Orang Bermasalah Berkeliaran DiPesisir Barat

Pesisir Barat , KSP  Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten baru dan semua permasalahan harus berdasarkan penerapan aturan perundangan yang ada, sebab pesisir barat harus memiliki karakter yang beda dan tentunya lebih baik. Hal dimaksud menghendaki semua elemen harus sama sama melakukan pengawasan atas perjalanan Kabupaten Pesisir Barat .

Adapun semua pemegang kepentingan orgnaisasi yang ada dipesisir barat ( Organisasi diluar pemerintahan) haruslah dipegang oleh pihak-pihak yang tidak memiliki masalah besar, sehingga perjalanan pemerintahan tentu akan dipengaruhi oleh bagaimana stacholder pelaku organisasi yang ada di kabupaten pesisir barat ( Krui) . Dengan demikian semua program pembangunan harus selaras dan satu tujuan guna kepentingan masyarakat bukan kepentingan sekelompok atau segelintir manusia saja .

Selengkapnya »

Incumbent Harus Dicutikan 5 Bulan sebelum Pilkada

Calon Incumbent atau Bupati yang sedang menjabat dan berniat mencalonkan diri kembali dikabupaten dimana ia memimpin sudah sepantasnya pemerintah pusat mengeluarkan sebuah aturan yang jelas agar pejabat dimaksud melakukan cuti dan meninggalkan rumah jabatan serta tidak menggunakan fdasilitas jabatan apapun selama mengikuti Pilkadsa .

Hal ini harus menjadi satu perhatian khusus pemerintah pusat dan sudah sewajarnya DPRD nkabupaten memiliki sebuah pemikiran untuk melihat secara positif masalah ini, karena kerawanan pejabat yang sedang menjabat sebagai Bupati atau Gubernur ketika ia akan mencalonkan diri kembali, maka sering terjadi banyak ketimpangan dfalam hal menyangkut fasilitas negara atau fasilitas jabatan, hal ini dapat dilihat dari beberapa analisa kami disetiap Pilkada pasti terjadi tumpang tindih menyangkut kewenangan jabatan yang selalu tetap disalahgunakan hanya untuk menempuh kepentingan politik atau menjalankan gerakan politik praktis . 

Politikus harusnya memahami bagaimana jiwa seorang negarawan, namun belum tentu semua elit politik sudah tergolong seorang negarawan karena banyak terjadi dimana-mana pejabat politik sudah terbiasa memanfaatkan fasilitas negara guna hal hal yang tidak tepat terutama dalam sisi pelayanan dan untuk kegiatan jabatan . Pemerintah pusat setidaknya bahkan sudah seharusnya melakukan survei dilapangan disemua tingkatan daerah otonom kalau memang tatanan negara akan diharapkan lebih baik dari saat ini, khusus didaerah kabupaten dan propinsi yang ada diindonesia . 

Bagi pemimpin daerah yang memang memiliki niat tulus membangun bangsa ini, tentu tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan daerah dan rakyat karena sesungguhnya apa yang menjadi tujuan sebagai pemimpin didaerah hanya semata-mata untuk mengabdi kepada daerah, bangsa dan negara serta selalu berpikir melahirkan kesejahteraan dalam masyarakat . Akan tetapi masih banyak pemimpin daerah yang belum berpikir positif dalam melaksanakan " Amanah " yang diberikan rakyat dipundaknya selama masa jabatan lima (5) tahun, sehingga masih banyak ditemukan banyaknya pejabat Bupati dan Gubernur yang harus berhadapan dengan hukum, bahkan dijawa barat misalnya banyak pejabat daerah dalam hal ini bupati terserang wabah korupsi . Artinya negara harus merubah segala bentuk aturan yang pada dasarnya dilapangan masih banyak ditemukan titik kelemahan atas penyelenggaraan pemerintahan dengan atruran dan perundang undangan dimaksud,  dengan demikian secara perlahan bangsa ini akan lebih mengenal bagaimana sesungguhnya keuntungan dan kelebihan atas penyelenggaraan Otonomi daerah ini . 

Sebagian daerah otonom tidak mampu menyelenggarakan birokrasi pemerintahan secara benar, dalam arti banyak terjadi pemaksaan kehendak dan melanggar aturan yang ada, seperti hal pemberlakuan sebuah jabatan yang notabene dihasilkan dari Nefotisme sehingga tidak memperhatikan rambu rambu yang ada , dan ditambah kurang profesionalnya DPRD yang ada didaerah untuk mensikapi keadaan dimaksud, satu sorotan buat pemerintah pusat agar bisa dengan tegas menerima masukan serta aspirasi yang ada, sehingga langkah positif yang akan diambil bisa selaras dengan kebutuhan daerah semata-mata guna kemajuan bersama antara daerah dan pusat . 

Sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat , sudah sewajarnya ikut memperhatikan bagaimana kehidupan bangsa yang kita cintai bersama untuk dapat lebih maju, lebih tertib serta lebih memiliki aturan yang mampu mengayomi semua tataran kehidupan, termasuk didalamnya bagaimana kehidupan politik didaerah, karena sesungguhnya semua rakyat bangsa akan mengharapkan kemajuan bukan kemerosotan didaerah dimana ia bertempat tinggal dan bermasyarakat . Menyangkut Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah sudah sangat lumrah dan sering terjadi penyalahgunaan atas fasilitas negara didaerah dan kita berharap hal ini tidak akan terjadi , selain menimbulkan pemborosan dan rusaknya nilai nilai birokrasi, tentu akan melahirkan kehancuran etika dalam politik bangsa yang kita cintai bersama . 

Satu harapan masyarakat, kiranya penyesuaian aturan kedepan dapat diperhatikan, sehingga dapat dengan bersama-sama antara pemerintah dan Lembaga Non Pemerintahan melahirkan sesuatu yang lebih baik serta lebih bermanfaat bagi semua piranti bangsa indonesia . Dan semoga para elit politik baik didaerah maupun dipusat akan diberikan ruang berpikir yang jernih guna menciftakan apa yang menjadi cita-cita bangsa berdasarkan " Amanat Penderitaan Rakyatr " ***

Selengkapnya »

Rakyat lampung barat harus tentukan sikap politis

Atas hasil kerja pemerintah lambar dan dinilai secara umum banyak telah terjadi indikasi diskriminasi pembangunan dalam segala hal, sebuah survei mengatakan bahwa secara jujur pemerintah lampung barat belum memperlihatkan kemampuan menerapkan asas keadilan dalam merencanakan pembangunan dikabupaten yang paling barat dilampung, birokrasi pemerintahan harus lebih mampu bersikap dari hal politis, karena apabila semua harus dipolitisir, maka jauh dari harapan lampung barat akan maju dan berkembang sesuai yang kita cita citakan bersama . 

 Semua pemimpin didaerah otonom berperan penuh dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan didaerah, selain melalui pembangunan guna meningkatkan PAD, Pemerintah daerah harus bisa menyesuaian pembagian dana perimbangan untuk semua kecamatan yang ada sesuai monograpi daerah masing masing, satu keharusan dengan tidak membedakan antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain disatu daerah sehingga asas keadilan harus ditegakan secara lurus dan benar . 

Tidak ada alasan bagi seorang pemimpin didaerah untuk lebih mendominankan satu kecamatan dikabupaten yang dipimpinnya karena menganggap sebagai basis politik bagi seseorang yang memimpin  dan negara ini memiliki aturan tata negara yang jelas bahwa semua wilayah kecamatan disebuah kabupaten sama hak nya untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang baik disegala bidang termasuk rakyat . 

Sudah sangat cerdas rakyat menilai bagaimana pemerintah daerah lampung barat melihat bagaimana sebenarnya daerah ini dan membandingkan dengan pemimpin sebelumnya sehingga ini jelas gaya pemimpin dan kecerdasan pemimpin bisa dibandingkan dengan seksama, rakyat itu punya harapan dan bukankah segala bentuk rencana pemerintah yang disesuaikan dengan undang undang harus muara akhirnya untuk kemaslahatan rakyat, dan bukan untuk kemaslahatan golongan atau kelompoik kecil saja, dan ini sebuah kebobrokan birokrasi sehingga perlu perbaikan yang serius, disamping banyaknya kejanggalan atas birokrasi yang profesionalisme juga banyak hal yang perlu diperhatikan kelayakan dan kemampuan pejabat daerah sebagai perangkat daerah yang berwawasan dan berkepribadian sehingga tau dan mengerti bagaimana seharusnya membangun daerah lampung barat agar terlihat lahirnya kemajuan . 

Sebuah harapan bersama kita sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab moril terhadap daerah, tentu kemampuan dan kecerdasan yang kita miliki akan tercurahkan untuk daerah yang kita cintai bersama, tak terlepas hanya pemerintah akan tetapi rakyatpun memiliki tanggung jawab moril atas daerah lampung barat, bukan pemimpin kalau tidak mau melakukan hal terbaik bagi daerah dan dalam arti nyata dan jelas serta dapat dipertanggung jawabkan hasil kerja dan hasil pemikiran tersebut . sehingga rakyat akan tau dimana letak hasil kerja berdasarkan kecerdasan sang pemimpin saat ini, sebenarnya hasil politis adalah hasil kerja bila hal ini ditarik grafik keberhasilan, jika sang pemimpin berhasil mengangkat daerah dengan positif dengan bernagai pembangunan yang nyata, maka secara tidak langsung rakyat mengatakan berhasil dan dengan keberhasilan dimaksud, maka sebuah nilai positif dan sangat positif serta akan membawa sebuah angin segar untuk langkah selanjutnya bagi sang pemimpin . 

Pemimpin harus tau apa yang dibutuhkan rakyat , dan semua rakyat akan melihat bagaimana keinginan dimaksud bisa terumuskan dengan baik, kesenangan rakyat karena adanya keberhasilan pemimpin daerah menempatkan semua hal kinerja termasuk janji politis, akan tetapi apabila janji hanya tinggal janji, maka dikembalikan kepada rakyat yang menilainya dengan arif dan bijaksana . Sosok pemimpin yang berhasil menyelami dengan keadaan bersamaan atas semua wilayah kecamatan dan tidak membedakan atas beberapa derah atau wilayah kecamatan, maka baiklah sang pemimpin itu , semoga harapan rakyat akan terwujudkan dan cita cita mulya daerah lampung barat akan terwujud dengan sesungguhnya dengan satu komitmen rakyat lampung barat berdasarkan hati nurani yang tulus . 

Selengkapnya »

PILKADA LAMBAR 2012 DIAMBANG PINTU ; INILAH KALIKATUR PILKADA LAMPUNG BARAT MENDATANG

dwikaryanto83@yahoo.com

Selengkapnya »

PILKADA LAMBAR 2012; DIPERKIRAKAN CALON BUPATI ASAL PESISIR AKAN MENDULANG SUARA TERBESAR BERSAMA PASANGAN BERASAL DARI SUOH

Selengkapnya »

CALON INDEPENDEN BAKAL MENANGKAN PILKADA’2012 KABUPATEN LAMPUNG BARAT

CALON INDEPENDEN

BAKAL MENANGKAN PILKADA’2012

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

( OLEH ; DWI YULI KARYANTO )

Keberadaan lampung barat saat ini masih dalam proses pemecahan sebagai konsentrasi kabupaten yang berpotensial, namun secara terukur kabupaten lampung barat kemajuanya akan dipengaruhi oleh bagaimana pemimpin didaerah ini, apakah amanah atau tidak . Beberapa dekade kabupaten lampung barat dipimpin oleh bupati yang berasal dari usulan partai politik dan gabungan dari beberapa partai politik yang ada dilampung barat.

Para pemimpin yang ada selama ini terpilih berdasarkan kekuatan partai dan kekuatan pemecahan masa kekuatan dari beberapa kandidat, dapat diartikan bupati terpilih belum maksimal sebagai bupati atau pemimpin pilihan rakyat, sehingga kedepan masyarakat lampung barat akan mampu menciftakan pemimpin yang benar dan jelas dipilih berdasarkan pilihan rakyat lampung barat dan salah satu realisasi dari permasalahan ini, maka tidak memutup kemungkinan calon yang berjuang melalui jalur Independen akan mutlak memenangkan Pilkada dilampung barat mendatang .

Artinya betul betul lampung barat akan merubah warna perpolitikan didaerah yang terletak paling barat wilayah propinsi lampung ini, dengan harapan rakyat akan membentuk kekuatan baru memilih pemimpin jalur tanpa partai atau Independen . Dalam menterjemahkan semua ini keterlibatan seluruh masyarakat lampung barat, harus  memulai gerakan ini tanpa harus mengorbankan calon yang berjuang melalui partai politik . Untuk menanggulangi kerusakan asas demokrasi kita selama ini kiranya rakyat lampung barat akan mampu menepis keinginan beberapa kandidat baru maupun Incumben nantinya yang akan melakukan gerakan Money politik atau dengan kata lain membeli suara rakyat dengan kekuatan money power, kenapa hal ini penulis ungkap, karena sudah terdengar beberapa kandidat sudah berkoar seolah semua rakyat akan bias dibeli dengan uang , kalaupun itu terjadi maka jangan pilih calon dimaksud, karena hal tersebut salah satu yang menyebabkan kehancuran demokrasi serta kehancuran daerah lampung barat, apalagi ditambah dengan tidak adanya kemampuan pemimpin lampung barat untuk mencermati bagaimana lampung barat sesungguhnya . Sehungga pembangunan yang diciftakan tidak sesuai dengan yang diharapkan, bukan hanya kwalitas atau kwantitas pembangunan melainkan tepat sasaran kah pembangunan dimaksud .

Penulis memberikan penyeimbangan dalam berpikir atas masyarakat lampung barat, ketika pelaksanaan pilkada :

1.      Apabila mendapatkan praktek Money Politis, maka tangkap pelaku money politis dimaksud dan bawa kepada pihak pengawas atau LSM yang mendirikan Posko Peduli Pilkada , dan jangan lupa mengamankan unag sebagai barang bukti, serta bawa kedua belah pihak, baik yang memberi uang maupun yang menerima uang dan amankan dengan kekuatan masyarakat ;

2.      Seluruh masyarakat lampung barat harus peduli atas rencana tujuan perubahan dilampung barat , sehingga lakukan langkah antisipatif dengan melihat kandidat atau calon yang dimungkinkan akan memiliki tanggung jawab terhadap daerah lampung barat .

3.      Masyarakat tidak sembarang atau terlalu mudah menerima segala bentuk pemberian dari calon, karena akan menjerat masyarakat sendiri, lebih baik kita menderita satu hari dari pada menderita dan kecewa selama lima(5) tahun kedepan .

4.      Awasi pelaksana atau panitia pelaksana Pilkada , karena belum tentu mereka akan melaksanakan tugas secara jujur dan adil karena tekanan pasti akan terjadi oleh pihak kandidat atau calon nantinya, sehingga tanpa pengawasan dari masyarakat maka pelaksanaan Pilkada akan mengalami banyak kecurangan dimana mana .

5.      Masyarakat harus ikut mengawal surat suara yang menuju ke tempat pengumpulan, dan perhatiakn kenderaan yang membawanya, karena kemungkinan beberapa calon sudah menyiapkan pasilitas pengangkutan kotak suara, dan secara berencana akan melakukan berbagai bentuk kecurangan, termasuk didalamya mewaspadai kendertaan yang berpelat Dinas yang sudah bertebaran atas nama kenderaan kelompok Tani, karena semuanya memiliki kecenderungan sebagai senjata politik .

6.      Diharapkan masyarakat tidak memiliki rasa takut atau was was dalam melakukan kegiatan pengawasan independent dari rakyat, dan bergabunglah dengan kelompok atau pihak yang memiliki keinginan yang sama, artinya memiliki kepentingan melakukan pengamanan serta perubahan sistim politik busuk menjadi politik yang bermartabat didaerah lampung barat .

Dengan deikian akan diharapkan dengan penuh pertanggung jawaban pelaksanaan Pilkada Lampung Barat mendatang, sehingga secara nyata rakyat akan mampu mewarnai keadaan daerah lampung barat yang kita cintai bersama, menuju “ Lampung Barat yang Maju dan Bermartabat serta melaksanakan pembangunan yang bermanfaat dan berdayaguna bagi kepentingan sebesar besarnya rakyat lampung barat .

Selengkapnya »

Memanfaatkan Jalan Liwa Krui Sebagai Lokasi Wisata Dan Kantong Parkir Serta Pos Insidentil Bencana

Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia senantiasa mengalami gelombang pertentangan pertentangan politik yang tajam dan serentetan pergolakan yang terus menerus, sedangkan usaha usaha untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi mengalami kemerosotan serta menambah berat nya penderitaan rakyat banyak, hal ini masuk dalam fase era otonomi daerah dimana jabatan bupati sebagai kepala daerah selama lima tahun belum menunjukan satu bentuk kerja yang maksimal dan lebih cenderung konsep membangun daerah senantiasa berstandar dualisme injeksi kepentingan yaitu kepentingan politik dan birokrasi, namun dinilai konsentrasi lima tahun tidak berarti dalam realisasi konsep yang ril untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta memberikan warna sebuah kemajuan.

Melihat sebuah kenyataan berdasarkan survei penulis dan dikembangkan dengan keadaan alam kabupaten Lampung Barat, kita bisa menggabungkan sebuah rencana pembangunan yang bersifat tidak terlalu kaku dan realistis diterima serta dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat serta mampu memberikan sumbangan pendapatan masyarakat dan daerah. Disini penulis melihat dari dekat akan jalan Liwa - Krui, dimana jalan Liwa Krui merupakan jalan Provinsi yang menghubungkan kota Liwa sebagai pusat pemerintahan kabupaten Lampung Barat dengan kota Krui sebagai kota pusat perdagangan dan pusat pariwisata dikabupaten paling ujung di Provinsi Lampung yang kita cintai bersama.

Jalan Liwa - Krui melintasi wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ( TNBBS) artinya pemandangan alam yang masih alami bisa kita lihat disepanjang jalan, dan ditambah hutan damar masyarakat yang begitu membuat sejuk pandangan mata kita saat melintas dijalan tersebut . Setidaknya sudah terpikir oleh kita apabila disepanjang jalan liwa krui dibangun kantong kantong parkir sebagai tempat peristirahatan pengguna jalan, terutama sebagai lokasi pelepas lelah pengguna jalan . Tahapan pembangunan dapat dilaksanakan bertahap dan memenuhi standar tekhnis yang aman dan berkwalitas, luas kantong parkir dimaksud lebih kurang 12/20 Meter2 sehingga tidak begitu sempit digunakan oleh beberapa kenderaan pribadi, juga sebagai sarana putar haluan trukc atau bus penumpang ketika terjadi tanah longsor atau bencana pohon tumbang .

Kantong parkir dimaksud juga berfungsi sebagai tempat beristirahat dengan memanfaatkan pemandangan sekitarnya, artinya lokasi tersebut termasuk kategori lokasi wisata, karena ketika penempatan lokasi kantong parkir dimaksud selalu disinggahi oleh pemakai jalan, maka tidak menutup kemungkinan para penjual buah buahan dan minumanpun akan hadir guna berjualan disana, sehingga situasi diseputaran lokasi kantong parkir tersebut menjadi sebuah sentra yaitu sentra parkir melepas lelah, sentra penjualan makanan, sentra pos pengendali bencana tanah longsor, dan sentra pariwisata masyarakat lokal termasuk masyarakat diluar Lampung Barat . Kondisi ini belum mendapatkan perhatian pemerintah, baik pemerintah Lampung Barat maupun pemerintah propinsi lampung . Artinya apabila kondisi ini sudah dapat terealisasi maka pembangunan dimaksud akan sangat mendukung beberapa sektor dan bukan hanya kelancaran lalu lintas saja, tapi akan terurai secara majemuk dan dirasakan masyarakat secara langsung .

Selama Lampung Barat berdiri para pemimpin daerah atau bupati belum ada yang berpikir kearah dimaksud, dan seharusnya keadaan jalan liwa krui tidak seperti yang kita lihat sekarang, sempit dan berlobang serta tidak memiliki drainase yang memiliki standar kelayakan, sehingga air ketika hujan turun tidak menggenangi jalan sehingga membuat jalan cepat rusak dan berlobang tergerus oleh air . Pengembangan ini boleh dipelajari oleh pemerintah Lampung Barat, bahkan apabila pemimpin Lampung Barat berpikir akan hal ini, maka sangat dimungkinkan masyarakat akan menilai sebuah konsep yang bergengsi yang dilakukan, artinya membangun satu obyek tetapi sekian sektor dapat dihidupkan artinya sangat jelas manfaat sosial dan manfaat ekonomi yang akan dimunculkan disini . Sebagai contoh Res Area (Sekincau)yang dibangun dizaman bupati Wayan Dirpha begitulah keadaan yang akan dilahirkan, tetapi bedanya yang akan dibangun diwilayah jalan liwa krui memiliki beberapa titik sesuai perencanaan paling sedikit 6 titik lokasi kantong parkir. Dan terbagi dua tempat yaitu bagian timur dan barat ( atau bagian jurang dan bagian perbukitan ) dimana bagian perbukitan harus dilakukan penurunan tebing terlebih dahulu .

Penulis mengangkat issu ini sedikit membuka ruang pemikiran pemerintah Lampung Barat, sehingga Lampung Barat memiliki ciri khas tersendiri dari daerah lain dan sebagai putra daerah penulis melihat ini sebagai sebuah tantangan dalam mengaplikasikan pemikiran sebagai sumbangsih walaupun hanya sebatas pemikiran yang sederhana . Penulis yakin pemerintah Lampung Barat akan lebih membuat sebuah konsep pemikiran yang mapan untuk hal ini . Sehingga nantinya jalan liwa krui akan lebih luas dan memiliki nilai seni sebagai ruang pariwisata dan membuat suasana yang tidak melelahkan bagi pengguna jalan raya, dan dapat menjadikan masyarakat lebih nyaman serta aman melintas diwilayah jalan yang tergolong rawan kecelakaan.

Harapan penulis dan masyarakat akan selalu tercurah dan menunggu bagaimana pemerintah berbuat sesuatu yang baik untuk daerah yang kita cintai bersama " Kabupaten Lampung Barat " yang memiliki Motto " Beguuai Jejama " dengan motto dimaksud penulis melihat bahwa Lampung Barat merupakan hak bersama dan wujud sebuah kebersamaan yang harus selalu tertanam dalam setiap gerak langkah menuju pembangunan yang berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Oleh : Dwi Karyanto (Direktur eksekutif LSM Lumbung Informasi Tepat Akurat)

Selengkapnya »

DPRD Lampung Barat Harus Selektif Mengawasi Pelaksanaan Program Pembangunan DiLampung Barat

Bicara pembangunan tentu merupakan sebuah dilematis dan urgen, namun dibalik itu semua sebuah fakta yang terjadi di Lampung Barat sangat memilukan, konsekwensi yang seharusnya setiap gerak langkah pembangunan diawasi oleh Lembaga yang memang memiliki hak yaitu DPRD selama ini belum menunjukan sikap serius dan terpokus secara maksimal . Dengan harapan dan keinginan kedepan rakyat meminta DPRD Lampung Barat agar lebih proaktif melakukan pengawasan yang bersifat pembenahan atas semua pelaku pembangunan dan segala bentuk proses baik perencanaan maupun pelaksanaan dan evaluasi.

Terlebih pelaksanaan pengadaan di Dinas Pendidikan yang menggunakan Dana DAK  harus lebih selektif untuk dilakukan pengawasan serta apabila terjadi pelanggaran, maka segera dilakukan sanksi hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Adanya indikasi engkondisian oleh pihak dinas dan diteruskan ke  UPTD ternyata ini bukan permainan baru di Lampung Barat. Bahkan adanya sebuah tekanan kepada pihak kepala sekolah sehingga pihak penyelenggara dan pengguna dana DAK yang seharusnya pihak lembaga pendidikan tidak bisa berbuat.

Didalamnya terindikasi pelanggaran Juknis dan Juklak dimana secara nyata yang seharusnya pihak lembaga pendidikan yang harus membelanjakan uang atau dana DAK dimaksud, dengan segala alasan, maka terjadi pengkordiniran yang melanggar aturan oleh oknum Dinas dan UPTD yang ada dikecamatan, Penulis melihat ini sebuah kerusakan dan penyalahgunaan wewenang dan ini terjadi di Lampung Barat.

Dengan adanya pelanggaran aturan dimaksud perlu dilakukan pembenahan yang  serius, dan pemerintah pusat segera turun ke Lampung Barat . Serta harapan rakyat apapun bentuk pelaksanaan program yang ada DPRD Lampung Barat harus mengawasi sesuai fungsinya selaku lembaga Pengawasan dikabupaten Lampung Barat.

Selengkapnya »

Jangan Sia Siakan Amanah Rakyat Kepadamu

Dwi Karyanto (Direktur Eksekutif LSM LITA)

Sebuah Amanah merupakan perestasi yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya, pemilihan atau proses Demokrasi hanya sebuah realitas yang bersifat formalitas belaka . Selebihnya pemikiran serta tujuan merebut amanah dimaksud harus berjalan sesuai harapan serta angan angan semula, artinya amanah yang dijalankan akan lebih bermakna bila berdampingan dengan sebuah hasil karya yang cerdas dalam membungkus keutuhan manfaat bagi semua masyarakat .

Sangat jelas bahwa kemampuan menyetir roda politik akan mempengaruhi sebuah kemajuan ekonomi, dan bericara ekonomi merupakan gabungan secara implisit sebuah karya politik, nah akan terlihat bagaimana gerbong politik yang harus diciftakan ?? bersifat global kah atau hanya seputar kepentingan kelompok yang akan melahirkan sebuah malapetaka atau kehancuran dalam sebuah akhir perjalanan sebuah " AMANAH " terlepas dari keputusan tuhan, maka manusia pelaku Amanah dimaksudlah yang membuat kehancuran dirinya dan kelompoknya .

Realitas sebuah kebanggaan dalam menjalankan amanah, tentu ada sebuah kandungan manfaat bagi manusia secara umum sehingga pelaku amanah yang mendekati kesempurnaan terkesan dan terlihat tetap miskin dam menata kepribadian dalam alam kehidupan duniawinya. Politik sebuah makna dari dimana kepentingan akan diletakan, namun bukan kepentingan yang menyesatkan banyak pihak dan membuat sebuah perumpamaan mimpi buruk yang akan berbias kepada banyak orang, dan disana ada makna sebuah Dosa dan kenistaan . Mempertahankan sebuah bentuk Egoisme tentunya akan mempercepat sebuah lapuknya nilai dan norma sbuah makna kepemimpinan, tidak ada nilai disana dan musnah keinginan semua pihak disana, ketika itu maka hilanglah rasa keinginan manusia untuk melihat siapa pelaku kehancuran dimaksud .

Sebuah senyum belum bermakna kesenangan atau kemenangan, tatkala hanya kelompok kecil yang tersenyum, maka jauhilah kesesatan itu, maka kembalilah serta resapilah apa sebenarnya tujuan hakiki nilai kepribadian menjadi pelaku amanah dalam tatanan kehidupan yang berstandar manusia buat manusia, cinta terlahir oleh cinta, kebanggaan lahir karena sebuah keberhasilan . Tetapi sebuah keberhasilan dalam hidup bukan bertahtakan sebuah penderitaan bagi manusia yang lain, mengenal harga diri tentu bukan dengan pasilitas dan kekayaan .... dan tentu prilaku lembut penuh kasih serta tak tenang hati melihat masih ada penderitaan terhadap semua yang merasakan .

Akankah semua mengerti betapa sulit sebuah penderitaan untuk dipertahankan dengan penuh keterpaksaan, sehingga mereka akan meronta .... menolak sebuah pembiusan dan pembodohan yang bukan pada tempatnya. (Oleh : Dwi Karyanto Sutoyo)

Selengkapnya »

Membangun Lampung Barat Dengan Konsep Politik yang Benar Dan Bermartabat

Pemerintahan diera otonomi daerah seperti halnya yang diatur dalam undang undang nomor 32 Tahun 2004, merupakan Konsepsi pundamental bagaimana sebuah daerah mampu membangun jati diri yang benar serta mampumembangun keutuhan daerah dan masyarakat dalam segala hal, artinya pemerintah daerah dengan memiliki pemimpin di daerah dimaksud harus mampu melakukan pengejauan tahan atas bagaimana cita cita amanat penderitaan rakyat yang terKonsep serta bukan hanya janji atau sebuah khayalan yang akan membawa kearah posisi jalan ditempat .

Konsep otonomi daerah berlaku bagi daerah kabupaten akan ditentukan bagaimana seorang bupati memimpin daerahnya sehingga daerah tersebut mampu berdiri bagaimana sejokyanya pemerintah yang berdasarkan atas aspirasi masyarakat, tentu dalam konsentrasi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan perwakilan atas masyarakat daerah dimaksud . Dalam hal ini tentu antara dua kelembagaan, baik eksekutif maupun Legislatif jangan saling menzolimi disetiap menempatan keputusan yang merupakan kebijakan politik, dimana kebijakan dimaksud akan mempegaruhi bagaimana mencapai atas apa yang diinginkan oleh rakyat yang ada dalam kehidupan daerah tersebut..

Sebuah teori kemungkinan manakala sang bupati memiliki selera kebijakan sendiri tanpa harus diberi warna oleh perwakilan aspirasi masyarakat yang ada di gedung DPR tentunya semua kebijakan tersebut belum dapat memberikan warna sempurna atas apa yang menjadi tujuan bersama seluruh kepentingan . Cikal bakal kemaslahatan yang akan diciftakan justru akan lebih sempurna manakala yang memberi warna memenuhi akan keterwakilan semua pihak . Artinya teori kemungkinan akan sukses atau tidaknya sebuah pemerintahan didaerah akan dipengaruhi oleh bagaimana sang pemimpin bertindak, adilkah dia dengan hasil kebijakan dimaksud . Dan seorang politikus ulungpun masih ibarat tupai " walaupun ia lincah melompat sesekali akan jatuh juga " dan inilah hukum alam sebenarnya, alam tidak akan suka dengan ketidak adilan, karena alam merupakan sebuah media pengaturan yang sempurna dari Tuhan Yang Maha Esa . Dan tidak semua yang dianggap baik oleh diri sendiri akan baik bagi orang lain, sejenak kita berpikir dalam kajian ini, tentu masyarakat yang merasakan bagaimana langkah serta gerak seorang pemimpin yang sedang melakukan manuver kekuasaan, artinya masyarakat akan tau persis bagaimana langkah itu dan langkah selanjutnya . Karena secara tidak disadari masyarakat selaku menghitung untung dan rugi dalam setiap langkah sang pemimpin dimana akan membawa kemaslahatan bagi banyak pihak .

Sebuah senyum seorang politikus akan membawa sebuah kenikmatan atau kesengsaraan, namun sebuah keikhlasan jelas akan membawa sebuah suasana menjadi bermakna, artinya disamping sifat bersahaja dan ikhlas dalam jati diri seorang pemimpin akan membawa sebuah kenikmatan dalam kebersamaan dan tentu terlahirlah sebuah kepemimpinan yang amanah . Pemimpin yang amanah setiap tindakannya akan selalu melahirkan asas keadilan dan pemerataan, kelompok jelas akan dikesampingkan dan akan dikubur dalam dalam karena melahirkan sebuah penyesatan yang menyakitkan banyak pihak. Diera Demokrasi yang terbuka dan Transparan masyarakat cenderung untuk menilai tengah dan akhir dari sebuah realitas sementara awal hanya diumpamakan sebagaikalimat pembuka atau lebih dikenal dengan sebuah silaturahmi kesepahaman belaka, namun yang menjadi titik penjernihan dalam mengambil tindakan ketika ditengah dan diakhir, penulis mensikapi sebuah pengalaman dalam menyelami bagaimana kehidupan masyarakat yang selalu merasakan penderitaan ekonomi akibat tidak sehatnya kebijakan politik yang diterapkan . Sementara disisi lain bahwa kegairahan ekonomi akan memuncak apabila kondisi kebijakan politis yang lahir merupakan penjelmaan dari sebuah langkah kebersamaan dan berkeadilan dalam makna yang nyata dan benar.

DiLampung Barat penulis melihat sebuah putaran kebijakan dapat diartikan jalan ditempat dalam dekade tiga tahun kebelakang, pemerintah belum menunjukan sikap briliant dalam berpikir bagaimana membaca Kabupaten Lampung Barat seutuhnya . Dimana bukti yang ada sangat mendukung bahwa satu kenyataan belum lahirnya keseimbangan antara Konsep dan kenyataan dilapangan yang dilakukan, dalam sebuah negara dan daerah otonomi aspek aspek ekonomi, sosial, hukum, budaya, hankam merupakan tolak ukur bahwa aspek ini menjadi target utama harus diciftakan karena adanya keselarasan atas aspek ini merupakan wujud negara yang memiliki kewibawaan termasuk daerah otonomi. Pengembangan dari aspek dimaksud tentu pemerintah daerah harus sangat jeli memandang beberapa hal yang harus diyakini mampu mempengaruhi grafik sebuah kemajuan, Ekonomi; pemerintah daerah kabupaten Lampung Barat harus mampu menghidupkan ekonomi rakyat, dimana sektor ekonomi mikro hidup dengan sebuah kenyataan bukan khayalan belaka, sub sub yang harus dikembangkan disini tentu meliputi bagaimana masyarakat akan mampumenumbuh kembangkan ekonomi keluarga dengan memiliki usaha usaha sesuai dengan kemampuan dalam bimbingan pemerintah baik dengan bantuan dana usaha atau pembinaan menuju sebuah kewirausahaan yang lebih mapan . Dan dapat ditambahkan disini bahwa pemerintah daerah harus mampu menghidupkan Kamar Dagang dan Industri ( KADIN) yang merupakan organisasi nasional yang diakui harus mampu mengayomi serta melakukan keseimbangan langkah didunia usaha dan industri, karena penulis melihat hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah Lampung Barat dan dapat diartikan bahwa pemerintah Lampung Barat belum peduli akan hal pemebrdayaan atas Kamar Dagang Dan Industri dimaksud . Aspek sosial ; Dalam aspek ini sosial kemasyarakat yang murni telah hilang dan yang lahir hanya sebuah sosial yang mengarah pada sebuah komitmen yang dipolitisir guna lajunya garda dan gerbong politik yang rapuh dan rentan terhadap gejolak ( Management Konplik) dan setiap konsentrasi selalu bersifat over Laving yang selalu melahirkan masalah ditambah tidak propesionalnya pengelolaan aparatur . Hukum; Hukum diLampung Barat tidak terlepas dari intervensi kepentingan politis, dalam penerapan Perda terutama belum mencerminkan kepentingan yang lebih bermanfaat dan hanya pelengkap saja, sebagai contoh Perda menyangkut perlindungan terhadap pohon damar mata kucing, perda ini bersifat prematur dan tidak memiliki sebuah kekuatan yang mengikat sehingga melahirkan sebuah produk hukum yang kurang dirasakan akan kekuatan serta manpaatnya bagi rakyat, sehingga diLampung Barat masih terlihat banyaknya terjadi penebangan pohon damar mata kucing dan penulis mengangkat hal ini karena damar mata kucing merupakan salah satu potensi unggulan masyarakat Lampung Barat . Budaya ; Permasalahan budaya yang ada diLampung Barat kita menilai bahwa belum ada kejelasan bertindak pemerintah berpikir bagaimana mempertahanklan serta mengembangkan kebudayaan atau budaya dan atau adat istiadat yang seharusnya sudah terpikirkan oleh pemerintah lampung barat, karena Lampung Barat merupakan salah satu tujuan wisata manca negara yang memiliki peluang bisnis cukup besar bagi daerah dan masyarakat, sebagai contoh besar bahwa seharusnya pemerintah Lampung Barat sudah membangun rumah rumah adat ( Lamban Gedung) baik dari sederetan delapan belas saibathin maupun empat faksi marga yang ada . Ini jelas sebuah kelemahan bagaimana pemerintah Lampung Barat membaca Lampung Barat yang sesungguhnya, penulis menilai bahwa keberadaan enam belas saibathin marga dan empat faksi marga yang ada diLampung Barat merupakan kekayaan daerah yang tidak terhingga nilainya . Artinya penulis dapat melihat jelas apabila pemerintah membangun rumah adat dimaksud, maka akan terlihat bagaimana pengembangan kesenian serta kebudayaan lain yang ada diLampung Barat akan lebih dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan Lampung Barat akan mampu melangkah menjual kesenian serta kebudayaan dimaksud keseluruh dunia dan jelas ini akan menjadi sebuah kebanggaan bangsa . Hankam ; Berpikir masalah hankam secara sempit bahwa ini merupakan tugas dan tanggung jawab negara, namun penulis akan melihat hal ini dari sudut pandang yang luas, seperti halnya keberadaan Lampung Barat merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan zona ekonomi ekseklusif artinya adanya lautan hindia belanda membuat pemerintah Lampung Barat harus berpikir cerdas apa sebenarnya yang harus diperbuat. Dengan keberadaan dimaksud setidaknya pemerintah Lampung Barat harus membangun pos gabungan yang layak dan memiliki kewibawaan dengan segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh Marinir dan Polisi Airud, sebagai contoh kecil saja setiap terjadi kecelakaan laut atau adanya masyarakat yang terseret gelombang saja keluarga korban harus pasrah dengan kenyataan kekurangan pasilitas pendukung untuk membantu kegiatan SAR didaerah Krui lampung barat, ditambah hal lain misalnya banyaknya pencurian ikan oleh kapal kapal luar yang terjadi dilampung bara, yang tentunya masih merupakan wilayah laut lampung barat, pemikiran ini tentu penulis telah melakukan sebuah riset dilapangan secara sederhana, artinya pemikiran yang harus tercurahkan oleh pemerintahn Lampung Barat harus lebih cemerlang dan memiliki pemikiran multidimensi yang akan mengarah kepada kesempurnaan daerah yang kita cintai bersama.

Dilain hal birokrasi yang ada sangat perlu dilakukan pembenahan mendasar dan harus dilakukan penyesuaian sesuai amanat undang undang, dimana sistim penerapan jabatan yang ada harus memenuhi standar kelayakan. Kita masih melihat bahwa lemahnya program dinas dinas yang ada, walaupun tidak semua dinas lemah dalam melakukan konsentrasi membangun Lampung Barat yang kita banggakan bersama. Sebuah study kelayakan kita masih menemukan banyaknya pejabat Camat yang bukan standar disiplin ilmu yang disandangnya dan lebih tepat penulis mengatakan bahwa kerangga politis yang lebih berkumandang dibanding standarisasi kelayakan jabatan dengan disiplin ilmu pejabat dimaksud,hal ini terjadi diLampung Barat dan sampai saat ini masih terlihat, penulis berharap sesuai harapan masyarakat semoga pemimpin Lampung Barat berikutnya mampu berpikir hal yang lebih konkrit akan hal ini sehingga harapan bersama kita dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bermartabat akan melahirkan Konsep Konsep cermerlang dan tentunya akan membawa kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat secara umum .

Dwi Karyanto. S (Direktur Eksekutif LSM LITA)

Selengkapnya »