Atas hasil kerja pemerintah lambar dan dinilai secara umum banyak telah terjadi indikasi diskriminasi pembangunan dalam segala hal, sebuah survei mengatakan bahwa secara jujur pemerintah lampung barat belum memperlihatkan kemampuan menerapkan asas keadilan dalam merencanakan pembangunan dikabupaten yang paling barat dilampung, birokrasi pemerintahan harus lebih mampu bersikap dari hal politis, karena apabila semua harus dipolitisir, maka jauh dari harapan lampung barat akan maju dan berkembang sesuai yang kita cita citakan bersama .
Semua pemimpin didaerah otonom berperan penuh dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan didaerah, selain melalui pembangunan guna meningkatkan PAD, Pemerintah daerah harus bisa menyesuaian pembagian dana perimbangan untuk semua kecamatan yang ada sesuai monograpi daerah masing masing, satu keharusan dengan tidak membedakan antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain disatu daerah sehingga asas keadilan harus ditegakan secara lurus dan benar .
Tidak ada alasan bagi seorang pemimpin didaerah untuk lebih mendominankan satu kecamatan dikabupaten yang dipimpinnya karena menganggap sebagai basis politik bagi seseorang yang memimpin dan negara ini memiliki aturan tata negara yang jelas bahwa semua wilayah kecamatan disebuah kabupaten sama hak nya untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang baik disegala bidang termasuk rakyat .
Sudah sangat cerdas rakyat menilai bagaimana pemerintah daerah lampung barat melihat bagaimana sebenarnya daerah ini dan membandingkan dengan pemimpin sebelumnya sehingga ini jelas gaya pemimpin dan kecerdasan pemimpin bisa dibandingkan dengan seksama, rakyat itu punya harapan dan bukankah segala bentuk rencana pemerintah yang disesuaikan dengan undang undang harus muara akhirnya untuk kemaslahatan rakyat, dan bukan untuk kemaslahatan golongan atau kelompoik kecil saja, dan ini sebuah kebobrokan birokrasi sehingga perlu perbaikan yang serius, disamping banyaknya kejanggalan atas birokrasi yang profesionalisme juga banyak hal yang perlu diperhatikan kelayakan dan kemampuan pejabat daerah sebagai perangkat daerah yang berwawasan dan berkepribadian sehingga tau dan mengerti bagaimana seharusnya membangun daerah lampung barat agar terlihat lahirnya kemajuan .
Sebuah harapan bersama kita sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab moril terhadap daerah, tentu kemampuan dan kecerdasan yang kita miliki akan tercurahkan untuk daerah yang kita cintai bersama, tak terlepas hanya pemerintah akan tetapi rakyatpun memiliki tanggung jawab moril atas daerah lampung barat, bukan pemimpin kalau tidak mau melakukan hal terbaik bagi daerah dan dalam arti nyata dan jelas serta dapat dipertanggung jawabkan hasil kerja dan hasil pemikiran tersebut . sehingga rakyat akan tau dimana letak hasil kerja berdasarkan kecerdasan sang pemimpin saat ini, sebenarnya hasil politis adalah hasil kerja bila hal ini ditarik grafik keberhasilan, jika sang pemimpin berhasil mengangkat daerah dengan positif dengan bernagai pembangunan yang nyata, maka secara tidak langsung rakyat mengatakan berhasil dan dengan keberhasilan dimaksud, maka sebuah nilai positif dan sangat positif serta akan membawa sebuah angin segar untuk langkah selanjutnya bagi sang pemimpin .
Pemimpin harus tau apa yang dibutuhkan rakyat , dan semua rakyat akan melihat bagaimana keinginan dimaksud bisa terumuskan dengan baik, kesenangan rakyat karena adanya keberhasilan pemimpin daerah menempatkan semua hal kinerja termasuk janji politis, akan tetapi apabila janji hanya tinggal janji, maka dikembalikan kepada rakyat yang menilainya dengan arif dan bijaksana . Sosok pemimpin yang berhasil menyelami dengan keadaan bersamaan atas semua wilayah kecamatan dan tidak membedakan atas beberapa derah atau wilayah kecamatan, maka baiklah sang pemimpin itu , semoga harapan rakyat akan terwujudkan dan cita cita mulya daerah lampung barat akan terwujud dengan sesungguhnya dengan satu komitmen rakyat lampung barat berdasarkan hati nurani yang tulus .
0 komentar:
Posting Komentar