Anggaran APBN yang mengalir melalui Dinas PU propinsi lampung yang berlokasi dilampung barat, menunjukan angka lumayan besar ditahun 2011, hal ini menunjukan sebuah sikap positif pemerintah pusat atas daerah lampung barat yang merupakan Jalur Lintas Barat yang menghubungkan jalur Aceh - sumbar-jambi hingga propinsi lampung yang diawali memasuki wilayah lampung barat .
Pengalokasian dana dimaksud, sudah seharusnya dilakukan pengawasan yang ketat, disebabkan indikasi adanya kontraktor yang nakal dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud . Setidaknya pihak Lembaga Non Pemerintahan harus berperan aktif dalam menjalankan misinya sebagai sosial kontrol dinegara kesatuan republik indonesia . Sebagai contoh jalur lintas Balik Bukit - Sukau / Gunung Kemala - Liwa / Gunung Kemala - Perbatasan Bengkulu/ Biha - Krui , jalur jalu ini sepertinya pelaksana terkesan dalam melakukan pekerjaan memperlihatkan kurang profesional , terutama dalam pelaksanaan pembersihan lobang atau penutupan lobang, kontraktor tidak mengikuti sistem pelaksanaan yang sesuai urutan kerja, dan alat yang digunakan seperti halnya waleess tidak memenuhi syarat atau terlalu kecil, sementara kapasitas SMT jalur ini memiliki bobot 15 ton keatas .
Haraan Inspektorat Pusat segera turun kelapangan dan BPK dalam melakukan analisa hasil kerja lapangan harus lebih tegas, sehingga penggunaan uang negara tidak terkesan mubazir dan pelaksana dalam melakukan pekerjaan asal jadi .
0 komentar:
Posting Komentar